JAKARTA - Sekjen PDIP yang juga anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengapresiasi
langkah Seskab Dipo Alam yang melaporkan dugaan kongkalikong anggaran
antara kementerian dan DPR. Setelah itu, KPK harus menindaklanjuti untuk
mengungkap kasus yang dilaporkan oleh Dipo.
"Sebagai sekjen partai saya apresiasi kepada Seskab Dipo Alam yang akhirnya menyampaikan data/info awal kepada KPK untuk ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa," ujar Tjahjo saat berbicang, Jumat (16/11/2012).
Tjahjo yakin, sebagai sekretaris kabinet Dipo Alam tidak asal bicara tanpa didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dipo juga tentunya wajib menyampaikan data info akurat dengan setidaknya harus ada pembuktian awal.
"Sekarang KPK pegang bolanya akan ditendang kemana," ungkapnya.
Langkah Dipo, menurut Tjahjo, bisa diartikan langkah politis. Hal itu wajar karena posisi seskab harus menjaga integritas dan nama baik pemerintahan yang sekarang terkesan carut-marut tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu pemerintah sering mengeluarkan keputusan politik yang banyak menimbulkan polemik hukum.
"Ini juga peran seskab tentunya yang ada di garis terdepan dengan sesneg dalam menjabarkan dan mengkoordinasikan instruksi presiden ke jajaran pemerintahan atau kabinetnya. Dipo Alam seorang politisi yang bisa memainkan bidak-bidak politiknya. Kita lihat kedepan bagaimana progres reportnya, atau hanya melempar bola saja," tuturnya.
Ketika ditanya soal apakah benar ada permainan anggaran antara Komisi I DPR dengan Kemenhan yang diduga dilaporkan oleh Dipo, Tjahjo mengaku tidak tahu. "Saya kalau soal anggaran tidak paham ya," tutupnya.
Sementara itu Anggota Komisi I dari Golkar Tantowi Yahya mengatakan jika tidak ada data akurat, maka langkah Dipo Alam melaporkan kasus tersebut ke KPK dinilai hanya pencitraan.
"Kita lihat proses di KPK seperti apa? Kalau Dipo bisa menghadirkan data dan fakta yang akurat, langkah itu perlu kita dukung dalam rangka bersih-bersih. Jika tidak, ini menjadi pepesan kosong yang orientasinya pencitraan," jelas Tantowi.
Tantowi menilai sebaiknya dalam hal ini, semua pihak jangan mendahulukan prasangka. Sejauh ini menurut Tantowi hubungan dengan Kementerian Pertahanan yang diduga dilaporkan oleh Dipo ke KPK baik-baik saja.
"Tidak ada yang istimewa. Hubungan Komisi I dengan Kemenhan berjalan dalam tataran formal. Proses check and balance biasa," tutupnya.[ news.detik.com ]
"Sebagai sekjen partai saya apresiasi kepada Seskab Dipo Alam yang akhirnya menyampaikan data/info awal kepada KPK untuk ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa," ujar Tjahjo saat berbicang, Jumat (16/11/2012).
Tjahjo yakin, sebagai sekretaris kabinet Dipo Alam tidak asal bicara tanpa didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dipo juga tentunya wajib menyampaikan data info akurat dengan setidaknya harus ada pembuktian awal.
"Sekarang KPK pegang bolanya akan ditendang kemana," ungkapnya.
Langkah Dipo, menurut Tjahjo, bisa diartikan langkah politis. Hal itu wajar karena posisi seskab harus menjaga integritas dan nama baik pemerintahan yang sekarang terkesan carut-marut tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu pemerintah sering mengeluarkan keputusan politik yang banyak menimbulkan polemik hukum.
"Ini juga peran seskab tentunya yang ada di garis terdepan dengan sesneg dalam menjabarkan dan mengkoordinasikan instruksi presiden ke jajaran pemerintahan atau kabinetnya. Dipo Alam seorang politisi yang bisa memainkan bidak-bidak politiknya. Kita lihat kedepan bagaimana progres reportnya, atau hanya melempar bola saja," tuturnya.
Ketika ditanya soal apakah benar ada permainan anggaran antara Komisi I DPR dengan Kemenhan yang diduga dilaporkan oleh Dipo, Tjahjo mengaku tidak tahu. "Saya kalau soal anggaran tidak paham ya," tutupnya.
Sementara itu Anggota Komisi I dari Golkar Tantowi Yahya mengatakan jika tidak ada data akurat, maka langkah Dipo Alam melaporkan kasus tersebut ke KPK dinilai hanya pencitraan.
"Kita lihat proses di KPK seperti apa? Kalau Dipo bisa menghadirkan data dan fakta yang akurat, langkah itu perlu kita dukung dalam rangka bersih-bersih. Jika tidak, ini menjadi pepesan kosong yang orientasinya pencitraan," jelas Tantowi.
Tantowi menilai sebaiknya dalam hal ini, semua pihak jangan mendahulukan prasangka. Sejauh ini menurut Tantowi hubungan dengan Kementerian Pertahanan yang diduga dilaporkan oleh Dipo ke KPK baik-baik saja.
"Tidak ada yang istimewa. Hubungan Komisi I dengan Kemenhan berjalan dalam tataran formal. Proses check and balance biasa," tutupnya.[ news.detik.com ]
