SEMARANG - Dari 16 partai politik yang lolos mengikuti verifikasi faktual, hanya empat yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan 12 partai politik yang lain, tidak memenuhi tiga indikator yang diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.
Tiga indikator tersebut ialah domisili dan kepemilikan kantor, kepengurusan inti (ketua, sekretaris dan bendahara ) dan SK kepengurusan, serta keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan. Parpol yang tidak memenuhi syarat diberi waktu untuk melakukan perbaikan hingga 17 November mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Jateng mengingatkan pada pimpinan parpol agar menggunakan waktu yang disediakan untuk melakukan perbaikan dokumen yang tidak sesuai atau belum lengkap. "Sehingga saat dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan berkasnya sudah lengkap dan benar sehingga hasilnya akan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.
Ia mengatakan, Bawaslu merasa berkewajiban untuk mengingatkan sebagai upaya preventif agar jangan sampai parpol nantinya protes dan merasa tidak puas dengan kerja KPU justru setelah semuanya selesai. "Parpol untuk menyiapkan dan menggunakan waktu perbaikan sebaik-baiknya, karena ternyata hasil vertual kemarin cukup mencengangkan kami," kata mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen ini tanpa menjelaskan lebih lanjut 12 Parpol yang hasilnya tidak sesuai.
Bawaslu Jateng juga mengingatkan pada KPU Jateng beserta jajarannya di kabupaten/kota, untuk lebih terbuka dan pro aktif dalam mefasilitasi parpol pada masa perbaikan. KPU juga diharapkan lebih membuka akses informasi kepada Panwaslu Kabubaten/Kota yang telah dilantik Bawaslu Jateng pada 12 November lalu.
"Dengan kehadiran Panwaslu Kabupaten/kota, kami berharap ada kerja sama yang baik, mengingat semuanya menurut undang-undang adalah termasuk penyelenggara Pemilu," kata Teguh. [ suaramerdeka.com ]
Tiga indikator tersebut ialah domisili dan kepemilikan kantor, kepengurusan inti (ketua, sekretaris dan bendahara ) dan SK kepengurusan, serta keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan. Parpol yang tidak memenuhi syarat diberi waktu untuk melakukan perbaikan hingga 17 November mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Jateng mengingatkan pada pimpinan parpol agar menggunakan waktu yang disediakan untuk melakukan perbaikan dokumen yang tidak sesuai atau belum lengkap. "Sehingga saat dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan berkasnya sudah lengkap dan benar sehingga hasilnya akan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.
Ia mengatakan, Bawaslu merasa berkewajiban untuk mengingatkan sebagai upaya preventif agar jangan sampai parpol nantinya protes dan merasa tidak puas dengan kerja KPU justru setelah semuanya selesai. "Parpol untuk menyiapkan dan menggunakan waktu perbaikan sebaik-baiknya, karena ternyata hasil vertual kemarin cukup mencengangkan kami," kata mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen ini tanpa menjelaskan lebih lanjut 12 Parpol yang hasilnya tidak sesuai.
Bawaslu Jateng juga mengingatkan pada KPU Jateng beserta jajarannya di kabupaten/kota, untuk lebih terbuka dan pro aktif dalam mefasilitasi parpol pada masa perbaikan. KPU juga diharapkan lebih membuka akses informasi kepada Panwaslu Kabubaten/Kota yang telah dilantik Bawaslu Jateng pada 12 November lalu.
"Dengan kehadiran Panwaslu Kabupaten/kota, kami berharap ada kerja sama yang baik, mengingat semuanya menurut undang-undang adalah termasuk penyelenggara Pemilu," kata Teguh. [ suaramerdeka.com ]
