Oleh Farel Kuto
[ 7-Nopember-2012 - mimbar-opini.com ]Bersihkan DPR Dari Upeti
Dahlan Iskan harus menjelaskan sejelas-jelasnya soal tudingannya, jika dia tidak ingin dinilai masyarakat telah melakukan kebohongan. Betul atau tidaknya tudingan sama-sama membawa risiko. Jika nyatanya tidak benar, maka Dahlan sebagai pihak yang menuding akan kehilangan kepercayaan dan jika benar, maka DPR akan terpojok. Sebaliknya apabila akhirnya pertemuan Menteri BUMN dan BK DPR mengarah pada perdamaian, ini justru dapat merugikan kedua pihak. Bisa jadi Dahlan akan dianggap masyarakat hanya mencari sensasi atau meningkatkan nilai tawar terhadap DPR. Sementara DPR bisa pula dianggap hanya mencari selamat, demi mengamankan anggota yang terlibat.
Bagi DPR secara keseluruhan, apalagi bagi fraksi-fraksi yang ada, juga partai politik (parpol), tidak perlu khawatir jika ternyata dari sederet oknum anggota DPR yang terlibat adalah anggota mereka. Justru kesempatan itu dapat dimanfaatkan guna membersihkan diri. Jika itu yang dilakukan, bisa jadi keputusan menyingkirkan anggota yang kotor justru dapat mengangkat pamor.
Kedua pihak, Menteri BUMN dan pihak DPR, hanya punya satu pilihan, yakni menuntaskan soal tudingan adanya anggota DPR yang mengajak direksi BUMN kongkalikong terkait pembahasan anggaran. Jika tudingan Menteri BUMN ternyata hanya omong kosong, DPR berhak menuntut yang bersangkutan hingga ke pengadilan, karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Tetapi apabila kenyataannya tudingan itu benar, baik Dahlan maupun DPR berkewajiban menuntaskan temuan itu.
Kedua pihak perlu membuat kesepakatan untuk meneruskan kasus upeti DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama-nama anggota Dewan yang terlibat dan wakil dari BUMN yang telah melakukan kesepakatan jahat itu, hingga merugikan keuangan negara, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jangan ada dusta dalam menangani perseteruan BUMN versus DPR tersebut.
Farel Kuto tinggal di Perum Puri Mas Sawangan - Depok
